Panggung INAICTA 2010

Terutama kategori e-Government karena booth kami bersebelahan dan saling titip jaga booth jika harus meninggalkan booth ke toilet. Kadang balik dari toilet saya tidak lansung kembali ke booth tapi ngider dulu lihat kategori lain atau nyangkut di booth temen pada kategori lain.

Karya tahun ini bagus bagus dan sesuai perkiraan yang aneh aneh biasanya menang. Nominator untuk kategori e-Government adalah:

1. Model Platform Government 2.0 Indonesia (GO-0713)
2. Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan daerah “BKM DARA 1324″ (GO-0666)
3. RESEP ELEKTRONIK: Sistem e-health dengan Pendeteksi Reaksi Obat Merugikan untuk Rekam Medik Elektronik di Puskesmas (GO-0343)
4. WEBGIS SIMPOTENDA (Sistem Informasi Potensi Daerah Berbasis GIS yang disajikan dalam menunjang pelaksanaan E-gov (GO-0576)
5. InfoKes (informasi dan Monitor Kesehatan) (GO-0166).

Para pemenangnya dari katgeori e-Government adalah sebagai berikut:

• WINNER: InfoKes (Informasi dan Monitoring Kesehatan)
  M Hanif Dinada, Viktor Tunggul, Harry Ramananda (PT. Inovasi Tritek Informasi)
• Special Mention: Resep Elektronik: Sistem e-health dengan Pendeteksi Reaksi Obat Merugikan untuk Rekam Medik Elektronik di Puskesmas
  Irma Melyani Puspitasari, Ira Dewi Jani ( Program Teknik Biomedical ITB)
• Merit: Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah (BKM DARA 1324)
  Virgo Lazarus, Sonny Yulianto, Benni SM, Alexander BK, Muhammad Irham, Gotman PP, Satriyo Kurniadi (PT. Barelang Konsultindo Mandiri)

Pada kategori e-Government semua karya mewakili institusi kecuali karya Platform Government 2.0 yang mewakili individu. Kemudian semua karya juga merupakan karya yang telah dideploy di beberapa daerah atau paling tidak satu daerah. Seperti BKM DARA dan InfoKes yang telah digunakan dibeberapa daerah.

Untuk karya pemenang InfoKes adalah produk dari PT. Inovasi Tritek Informasi yang telah ikut berpartisipasi pada INAICTA 2008 dan 2009. Namun baru bisa keluar sebagai pemenang tahun ini. Selamat untuk M Hanif Dinada, Viktor Tunggul, Harry Ramananda dari PT. Inovasi Tritek Informasi yang bertempat di Bandung.

Bersama-sama selama dua hari cukup buat kami untuk saling mengenal dan berteman di Facebook. Saya lihat hal ini tidak terjadi pada nominator di kategori lain. Bahkan lebih dari itu kami tertarik untuk bekerja sama. Kebetulan karena karya Government 2.0 itu adalah platform berbasis web services sehingga dapat menjadi tempat dioperasikannya berbagai aplikasi lain.

Saya berharap sebelum INAICTA 2011, Government 2.0 sudah berfungsi sebagai platform dengan aplikasi dasar yang lebih lengkap dengan modul Keuangan Daerah milik BKM DARA atau modul kesehatan dari InfoKes atau Resep Elektronik, atau bisa juga dengan modul GIS dari WebGIS. See you next year…

Foto dari Kompas

Menyusul ditangkapnya pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembunuhan dan tindak kekerasan seksual pada anak jalanan, terbesit kabar aparat akan melakukan razia dubur pada anak jalanan. Entah apa pertimbangannya sehingga untuk meredam tindak kejahatan ini dilakukan cara seperti itu.

Walaupun sudah cebok berkali kali pakai sabun tapi tetap membuat para anak jalanan waswas untuk turun ke jalan karena sesungguhnya mereka tidak mengerti apa tujuan razia itu. Mungkin maksudnya adalah kolekting data tentang lokasi dimana pernah terjadi tindak kekerasan pada anak jalanan.

Saya tidak habis pikir dari mana datang ide periksa dubur sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pernah saya tahu adalah wawancara, questionaire atau bisa juga observasi. Itupun dilakukan dalam koridor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat. Terlepas dari kontroversi “periksa dubur” ini, saya ingin melihat dari sisi metode pengumpulan data.

Polisi perlu data spasial tentang lokasi dimana pernah terjadi tindak kejahatan. Bahkan tidak hanya data kejahatan seksual tapi juga data kejahatan yang lain agar dapat dilakukan antisipasi baik oleh polisi maupun oleh masyarakat sendiri.

Berikut adalah kutipan dari detik tentang data yang dikoleksi tersebut:

“Pemeriksaan dubur tidak akan dilakukan. Tetapi, kita akan mendata anak jalanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (21/1/2010).

Ketika ditanya jumlah anak jalanan yang sudah didata dan lokasinya, Boy mengatakan, data-data tersebut ada di Dinas Sosial DKI Jakarta.

Apa yang dilakukan Mas Boy dan kawan kawannya ini mungkin hanya mendata secara manual. Cara ini akan sangat lambat, sporadis, mudah hilang, tidak akuntabel, susah ditemukan dan susah diupdate. Hasilnya adalah data yang sudah dikumpulkan tersebut manfaatnya sedikit, kalau untuk publik mungkin bisa dikatakan tidak dapat dimanfaatkan.

Tidak adakah cara lain yang lebih cepat, lebih menyeluruh, akuntabel, mudah ditemukan dan tentunya akan lebih bermanfaat untuk publik. Teknologi informasi sebenarnya dapat membantu melakukan pendataan yang lebih baik. Di Amerika ini sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Web 2.0 di mana data tematik dimasukkan oleh polisi dan rekanannya kemudian data spasial peta lokasi disediakan oleh Google Maps. Aplikasi semacam ini dikenal dengan nama Mashup.

CrimeReports.com

Nama layanan itu adalah CrimeReports.com dan saat ini telah bergabung 600 kantor polisi dan rekanannya untuk memasukan data tematik lokasi kejahatan di 50 negara bagian Amerika dan hasilnya sebuah peta lokasi tindak kejahatan yang bermanfaat untuk masyarakat mengetahui daerah rawan dan untuk polisi melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti Dinas Sosial atau LSM.

RS = Registered Sex Offender

Data yang ditampilkan dilengkapi dengan berbagai macam informasi penting tentang jenis kejahatan dan bahkan khusus untuk pelaku kekerasan seksual ditampilkan foto pelaku dan biodatanya.

Terpikir jika inovasi aplikasi seperti ini bisa dimiliki oleh Indonesia maka polisi dan masyarakat dapat bekerja sama mengumpulan data tindak kejahatan diseluruh Indonesia dan anak jalanan tak perlu lagi waswas dubur mereka diincer petugas razia untuk diperiksa. Ini akan membantu polisi menjadi lebih responsif pada laporan pengaduan dan lebih sistematik dalam bekerja.

Melibatkan publik dalam mengelola sektor informasi publik sekarang ini sedang digalakkan di negara negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada dan Australia. Mereka telah menyadari bahwa teknologi Web 2.0 dapat dijadikan enabler untuk lebih memberdayakan publik dan membuat pemerintah lebih terbuka, responsif, partisipatif dan kolaboratif.

Konsep ini bahkan oleh Presiden Barrack Obama diresmikan dalam bentuk memorandum Transparency and Open Government yang kemudian berkembang kearah model platform pemerintahan yang dikenal dengan nama Government 2.0 yang sekarang sedang disosialisasikan.

Mashup

Satu hal yang pasti contoh problem nyata sudah ada seperti pemetaan lokasi tindak kejahatan diatas. Problem yang bisa dipecahkan akan semakin banyak melihat kemampuan SDM yang meningkat dan penetrasi TI yang semakin dalam. Bagaimana dengan Indonesia? Adakah penelitian yang meneliti bagaimana bentuk platform Government 2.0 untuk konteks Indonesia?

Semakin kritikal karena kemajuan TI memungkinkan proses penyelesaian masalah menjadi semakin lebih efisien dan efektif. Upaya pemanfaatan TI kemudian digalakkan di berbagai sektor. Adopsi teknologi terbaru tak terelakan seiring dengan perkembangan kemajuan TI yang semakin canggih dan terjangkau.

Namun semua itu jika tidak diawali dengan perencanaan strategis yang matang maka akan berakibat pada pemborosan karena TI yang digunakan tidak tepat-guna dan tidak tepat-sasaran. Efisiensi tidak tercapai dan TI menjadi sia-sia.

Untuk skala nasional gejala ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Sekian banyak Pemda dan instansi pemerintah beramai ramai memiliki program pemanfaatan TI yang mungkin bermanfaat dan efektif untuk solusi masalah mereka masing masing tapi tidak untuk solusi nasional.

Dalam skala nasional dibutuhkan konsolidasi informasi antara daerah dan pusat dimana jika tidak terdapat kesesuaian operasional (interoperabilitas) sistem informasi maka akan sulit bahkan tidak mungkin melakukan konsolidasi. Kalaupun dipaksakan akan memakan biaya yang sangat besar.

Perencanaan strategis yang jitu dibutuhkan untuk mendapatkan kesesuaian operasional sistem informasi dalam skala nasional. Membuat perencanaan strategis untuk skala nasional tidak mudah. Berbagai pihak masing masing dengan kepentingan dan kebutuhan akan sistem informasi yang khusus membuat rancangan strategi solusi harus dapat mengakomodir semua kebutuhan.

Hal ini hanya dapat terwujud bila dalam proses perencanaan dilakukan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan guna merancang strategi nasional yang kemudian ditetapkan sebagai cetak biru rencana jangka panjang yang disepakati bersama.

Tugas berat inilah yang diemban oleh Dewan TIK Nasional (DETIKNAS). Diketuai oleh Presiden, pembentukannya atas dasar Kepres Nomor 20 Tahun 2006. Didalamnya terdapat dua tim: pengarah dan pelaksana. Dalam tim pengarah duduk 10 menteri negara. Dalam tim pelaksana oleh Depkominfo yang diketuai oleh Menkominfo sendiri.

Secara definitif tugas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: (sumber: detiknas.web.id)

• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memberikan rekomendasi tentang kebijakan pengembangan TIK yang efektif dan efisien di Indonesia, DETIKNAS telah menetapkan 7 (tujuh) program utama TIK yang disebut sebagai Flagship Program.

1. National Single Window
2. E-Education
3. E-Budgeting
4. National Identity Number
5. Legal Software
6. E-Procurement
7. Palapa Ring

Selain telah menetapkan Flagship Program, DETIKNAS juga telah membentuk 2 (dua) Kelompok Kerja (Pokja) untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya yaitu Pokja Penyusunan Pedoman Tata Pamong Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Governance), dan Pokja Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (EVATIK).

Gambar dari situs Majalah E-Indonesia

Menurut rencana jangka panjang (roadmap) yang dihasilkan, ketujuh program besar tersebut diprioritaskan akan tercapai tahun 2010 yang baru saja kita masuki ini. Lalu bagaimana status masing masing flagship itu sekarang?

Sudahkah proyek proyek TIK nasional selaras dengan 7 flagship tersebut? Tanpa membahas satu persatu dapat dilihat dari beberapa proyek besar TIK pada tahun yang lalu: belanja TIK KPU untuk pemilu 2009 yang ternyata tidak dikonsultasikan dengan DETIKNAS dan walhasil proyek tersebut tidak memberikan manfaat yang optimal.

Contoh yang lain adalah dari situs Majalah E-Indonesia:

Terkait dengan NIK, saat ini Depdagri tengah mengejar target. Ceritanya, Depdagri hendak mengejar pengumpulan data NIK yang ditargetkan rampung sekitar 60% pada Februari ini. Gawe ini untuk melengkapi jaringan data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Dijelaskan Mendagri Mardiyanto, proses pengumpulan data NIK dibagi menjadi dua tahap yakni jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjangnya, NIK yang tercantum di setiap KTP akan menjadi acuan kepentingan administrasi seperti pembuatan akte, pengurusan kerja dan usaha, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen indentitas lainnya.

Nah untuk jangka pendeknya, pemerintah dapat menyerahkan data awal penduduk untuk menentukan jumlah kursi daerah pemilihan DPR April 2008 yang akan diserahkan ke Komisi Pemlihan Umum (KPU). Masih menurut Mardiyanto, proses penyempurnaan NIK sebagai identitas tunggal terus bergulir untuk memenuhi target. Sejauh ini, kata Mardiyanto, Depdagri telah melakukan penyederhanaan administrasi, verifikasi dan membangun desk-desk kependudukan di pusat atau pun di provinsi, kabupaten/kota.

Kita tahu bagaimana DPT pemilu 2009 lalu yang kacau balau dan menimbulkan kontroversi di ranah politik yang menguras begitu banyak tenaga dan pikiran. Kini Depdagri melanjutkan lagi programnya dengan proyek e-KTP bernilai Rp 6 Triliun lebih.

Sudahkah proyek ini dikonsultasikan ke DETIKNAS untuk mendapatkan keselarasan dengan 7 flagship? Atau e-KTP ini akan menjadi kisah kegagalan berikutnya? Untuk pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sudah tepat penetapan 7 flagship tersebut? Nantikan tulisan kami berikutnya…

Sumber: Academy of ICT Essentials for Government Leaders, modul 2.

Alih bahasa: Yudho Giri Sucahyo, Ph.D

Dalam merancang program e-government, pembuat kebijakan harus sadar akan tingginya angka kegagalan proyek e-government di negara berkembang. Diperkirakan, hanya 15 persen dari inisiatif e-government di negara berkembang dan negara transisi yang sukses. Sementara sisanya gagal sebagian (50 persen) atau gagal total (35 persen). Pembuat kebijakan harus menghindari kesalahan dari proyek e-government yang telah gagal untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka.

Berikut adalah faktor faktor penting penyebab kegagalan proyek e-government

1. Kurangnya penggerak internal: Tekanan hanya datang dari vendor TI, tanpa kepemilikan internal (atau pemahaman akan e-government).
2. Kurangnya visi dan strategi: Kurangnya pandangan jauh ke depan, kurangnya pedoman, dan kurangnya hubungan antara cara dan tujuan; mungkin disebabkan oleh pergeseran staf senior dan/atau perubahan kebijakan dan lingkungan politik.
3. Manajemen proyek yang buruk: Ketidakjelasan tanggung jawab karena banyaknya kepemilikan proyek; tidak adanya atau lemahnya pengawasan; pengadaan yang tidak efektif.
4. Manajemen perubahan yang buruk: Kurangnya dukungan dari pekerja senior (mengakibatkan kurangnya alokasi sumber daya dan pesan negatif ke kelompok lain); kurangnya partisipasi stakeholder (mengakibatkan kurangnya kepemilikan).
5. Dominasi politik dan kepentingan pribadi: Fokus dari pemain utama terhadap kebutuhan dan tujuan personal, sering berkenaan dengan “permainan politik”, dengan gejala seperti perkelahian di dalam, resistensi karena takut kehilangan kekuasaan, “saya juga” yaitu meniru solusi e-government untuk kepentingan image, obsesi terhadap dampak pemilihan dan pujian jangka pendek, dan korupsi.
6. Rancangan yang tidak realistis/buruk: Terutama disebabkan kurangnya masukan dari stakeholder lokal, mengarah pada rancangan yang terlalu teknis, terlalu ambisius, atau ketidakcocokan dengan lingkungan (budaya, nilai) dan kebutuhan lokal; terutama terjadi dimana donor, perusahaan dan konsultan asing terlibat. Masalah rancangan lainnya: kurangnya piloting, kurangnya struktur organisasi yang cocok.
7. Kurangnya kompetensi yang diperlukan: Kurangnya pengetahuan dan keahlian IT para pengembang, pekerja dan pengguna/operator; kurangnya pengetahuan lokal pada pengembang.
8. Infrastruktur teknologi yang tidak cukup: Komputer atau jaringan tidak mencukupi.
9. Ketidakcocokan teknologi: Ketidakmampuan sistem komputer untuk bertukar data.

Sumber: Dikutip dari Richard Heeks, “eGovernment for Development: Success and Failure in eGovernment Projects – Evaluation,” Institute for Development Policy and Management, University of Manchester

Hasil yang optimal dapat diberikan individu ketika organisasinya bekerja dengan efisien. Hasil optimal bisa didapat dari rasio terbaik antara efektifitas dan efisiensi. Menjadi efektif ketika berhasil mencapai tujuan dalam waktu sesingkat mungkin dan menjadi efisien ketika menggunakan usaha yang paling sedikit untuk berhasil mencapainya.

Semakin besar organisasi dengan segala hirarki dan birokrasinya semakin tidak efisien organisasi tersebut. Pemerintah adalah organisasi terbesar dan terumit dalam sebuah negara. Ketidak-efisienan pemerintah bahkan sudah menjadi momok negara negara dunia ketiga dan dituding sebagai biang keladi berbagai masalah sosial kemanusiaan, ekonomi dan demokrasi pembangunan seperti yang dijabarkan dalam Millenium Development Goals (MDG).

Dalam rangka mencapai MDG dibutuhkan pemerintah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Untuk memenuhi syarat syarat tersebut maka diperkenalkanlah konsep e-Government. Huruf “e” diawal melambangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam pemerintahan.

Begitu luasnya hal hal yang berkaitan dengan proses pemerintahan (government) antara pemerintah dan masyarakatnya sehingga menuntut banyak hal yang harus ditata bentuk hubungannya (governance). Bentuk hubungan yang harus ditata-kelola adalah hubungan yang bersifat pemerintah-ke-pemerintah (G2G), pemerintah-ke-bisnis (G2B), dan pemerintah-ke-masyarakat (G2C).

Tata-kelola untuk e-government disebut e-Governance. Ketika masyarakat dapat dilayani oleh pemerintah dengan menggunakan TIK secara efisien maka ini adalah keberhasilan fungsi e-government dan ketika masyarakat merasakan efektifitas e-government kemudian mereka “berpartisipasi mengelola” e-government maka ini adalah hasil dari e-governance yang baik.

Maksud dari masyarakat “berpartisipasi mengelola” adalah masyarakat terlibat dari waktu ke waktu dalam proses pengambilan keputusan penggunaan TIK dalam pemerintahan sehingga membuat fungsi e-government semakin baik. Ketika itu terjadi maka e-government dapat mewujudkan good governance.

Proses transformasi dari pemerintahan tradisional ke e-Government makan waktu yang panjang dan melibatkan banyak pihak sebagai stakeholder karena itu penting membuat perencanaan strategis. Ada dua jenis perencanaan: top-down berupa roadmap dan bottom-up berupa rancangan arsitektur TI.

Dalam roadmap terdapat hasil analisis dari berbagai metodologi yang sesuai untuk menghasilkan portfolio aplikasi TI yang dibutuhkan. Bagaimana aplikasi itu dibangun kemudian dirancang dalam sebuah arsitektur TI.

Arsitektur TI ini hanyalah salah satu dari lima faktor penting kesuksesan penyelenggaraan e-government yang antara lain:

1. Visi, objektif, strategi
2. Hukum dan Peraturan
3. Struktur organisasi
4. Proses Bisnis
5. Teknologi Informasi

Kelima faktor diatas menunjukkan betapa luas dan besarnya ruang lingkap e-Government ini sehingga perencanaan yang dilakukan harus sangat hati hati untuk menghindari kegagalan yang akan membuang banyak biaya. Catatan dari PBB mengatakan bahwa 35% penyelenggaraan e-Government gagal total, 50% gagal sebagian dan hanya 15% yang berhasil. Untuk mengatasi hal ini PBB hingga membentuk akademi pelatihan untuk mensukseskan penyelenggarakan e-government di negara negara dunia ketiga.

Peran masyarakat sebagai stakeholder atas keberhasilan penyelenggaraan e-government sangat besar dan penting. Semakin masyarakat merasakan manfaat e-government semakin masyarakat tersebut terlibat dalam e-governance. Masyarakat yang seperti ini disebut e-citizens. Masyarakat e-citizen akan mendorongnya perkembangan e-business kemudian e-commerce.

Untuk membuat masyarakat merasakan manfaat e-government adalah dengan pada awalnya memberikan layanan yang sederhana tapi bermanfaat sehingga mendorong mereka memberi masukan dan melakukan permintaan untuk layanan berikutnya. Semakin banyak layanan online yang dapat diberikan oleh pemerintah semakin besar dukungan pada e-government oleh masyarakat.

Dampaknya baru akan terasa setelah proses ini berjalan secara berkelanjutan. Dukungan masyarakat bisa menurun bila layanan yang diberikan tidak memuaskan atau stagnan. Oleh karena itu perlu diciptakan inovasi inovasi baru yang menarik dan relevan secara bertahap sesuai permintaan pada layanan pemerintahan online terutama pada layanan yang bersifat G2C dan G2B.

Permintaan layanan-baru dan dukungan masyarakat yang kuat inilah yang akan menjadi kunci sukses e-Government. Permintaan layanan-baru datang dari meningkatnya kesadaran akan peluang yang ditawarkan oleh e-government yang lebih cepat dan lebih baik. Bagaimana merancang layanan e-government yang lebih baik dan lebih cepat dimungkinkan dari rancangan arsitektur TI yang sesuai.

Untuk itu selanjutnya saya akan lebih fokus pada pembahasan arsitektur TI.

Bahan bacaan:
Academy of ICT Essentials for Government Leaders, modul 1, 2 dan 3.

Sementara perkembangan TIK sekarang ini memungkinkan pengelolaan informasi dari data yang sangat besar yang tersebar diberbagai lokasi dalam waktu singkat. Dampaknya adalah telah pergeseran paradigma ekonomi dari Industrial Economy ke Network Economy yang cirinya adalah tingkat efisiensi yang tinggi dan fixed-cost yang rendah dengan cara saling bekerja sama dalam jejaring.

Masalah yang timbul dalam masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, bencana alam dan bahkan kelaparan menjadi sulit ditanggulangi oleh pemerintahan yang tidak efisien.

Secara global bahkan dunia sudah menyadari bahwa tanpa bekerja sama antar negara mustahil pembanguan berkeadilan terutama bagi negara negara dunia ketiga akan tercapai. Untuk itulah 189 negara anggota PBB pada tahun 2000 mendeklarasikan Millenium Development Goal (MDG).

Berikut adalah Target dan Tujuan MDG:

1. Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
   • Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015
   • Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015
2. Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
   • Target 3: Menjamin pada tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   • Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
4. Tujuan 4: Mengurangi Angka Kematian Anak
   • Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua-per tiganya dalam kurun waktu 1990-2015.
5. Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
   • Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015.
6. Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Lainnya
   • Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015.
   • Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015.
7. Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
   • Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
   • Target 10: Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada tahun 2015.
   • Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.
8. Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan
   • Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
   • Target 13: Memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara kurang berkembang (NKB).
   • Target 14: Memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara tanpa perairan dan negara-negara kepulauan. (melalui Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States dan hasil dari Special Session of the General Assembly ke 22)
   • Target 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
   • Target 16: Bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi usia muda.
   • Target 17: Bekerja sama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses terhadap obat-obat utama yang terjangkau bagi negara-negara berkembang.
   • Target 18: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber: UNDP. 2005. Regional Human Development Report – Promoting ICT for Human Development in Asia: Realising the Millennium Development Goals. New Delhi: UNDP, Elsevier, 2005

Alih Bahasa: Yudho Giri Sucahyo, Ph.D. (UN-APCICT Academy)

Dalam rangka mencapai MDG, PBB melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) membentuk UN-Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development (UN-APCICT).

The United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT) adalah bagian dari the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). UN-APCICT bertujuan untuk memperkuat upaya negara-negara anggotanya untuk menggunakan TIK dalam pengembangan sosio-ekonomi melalui peningkatan kapasitas individu dan institusi. UN-APCICT berfokus pada tiga pilar, yaitu:

1. Pelatihan. Untuk meningkatkan pengetahuan TIK dan keahlian dari penyusun kebijakan dan profesional TIK, dan memperkuat kapasitas instruktur TIK dan institusi pelatihan TIK;
2. Penelitian. Untuk melakukan studi analisis terkait dengan pengembangan sumber daya manusia TIK; dan
3. Advisory. Untuk memberikan layanan pemberian pertimbangan terkait program-program pengembangan sumber daya manusia untuk anggota ESCAP.

UN-APCICT berlokasi di Incheon, Republik Korea.

Pelatihan

Penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan guna mencapai MDG dikenal dengan E-Government. Namun penerapan TIK dalam pemerintahan ternyata bukan hal yang mudah. Banyak aspek dan faktor yang mesti diperhatikan yang membuat banyak negara yang sudah mulai sejak 5 tahun yang lalu namun tidak mendapatkan hasil yang diharapan. UN-APCICT bekerja sama dengan Depkominfo dan Universitas Indonesia memberikan pelatihan penggunaan TIK dalam pemerintahan melalui konsep E-Government kepada para pemimpin pemerintahan terutama di daerah.

Bahan bacaan:

• Academy of ICT Essentials for Government Leaders (tersedia versi bahasa Indonesia terjemahan Fasilkom UI)
• Kerjasama Lab E-Government Universitas Indonesia dengan UN-APCICT

Bagaimana seluk beluk E-Government akan disajikan pada tulisan selanjutnya…

Sejak kemenangan Barrack Obama bangsa Amerika kini sedang menuju perubahan demokrasi dan transparansi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah format ideal pemerintahan yang sudah dicita-citakan oleh pendiri bangsanya dapat terbaca pada surat dari Presiden ke 3 AS, Thomas Jefferson kepada Joseph C. Cabell pada tanggal 2 Feb 1816.

Thomas Jefferson, Presiden ke 3 AS

No, my friend, the way to have good and safe government, is not to trust it all to one, but to divide it among the many, distributing to every one exactly the functions he is competent to.

Let the national government be entrusted with the defence of the nation, and its foreign and federal relations; the State governments with the civil rights, laws, police, and administration of what concerns the State generally; the counties with the local concerns of the counties, and each ward direct the interests within itself.

It is by dividing and subdividing these republics from the great national one down through all its subordinations, until it ends in the administration of every man’s farm by himself; by placing under every one what his own eye may superintend, that all will be done for the best.

What has destroyed liberty and the rights of man in every government which has ever existed under the sun? The generalizing and concentrating all cares and power into one body, no matter whether of the autocrats of Russia or France, or of the aristocrats of a Venetian senate.

And I do believe that if the Almighty has not decreed that man shall never be free, (and it is a blasphemy to believe it,) that the secret will be found to be in the making himself the depository of the powers respecting himself, so far as he is competent to them, and delegating only what is beyond his competence by a synthetical process, to higher and higher orders of functionaries, so as to trust fewer and fewer powers in proportion as the trustees become more and more oligarchical.

The elementary republics of the wards, the county republics, the State republics, and the republic of the Union, would form a gradation of authorities, standing each on the basis of law, holding every one its delegated share of powers, and constituting truly a system of fundamental balances and checks for the government.

Where every man is a sharer in the direction of his ward-republic, or of some of the higher ones, and feels that he is a participator in the government of affairs, not merely at an election one day in the year, but every day; when there shall not be a man in the State who will not be a member of some one of its councils, great or small, he will let the heart be torn out of his body sooner than his power be wrested from him by a Caesar or a Bonaparte.

Government 2.0 yang sekarang sedang digalakkan di Amerika merupakan pengejawantahan dari cita cita pemerintahan yang ideal seperti yang tersirat di tulisan yang dicetak tebal diatas. Sebuah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

How powerfully did we feel the energy of this organization in the case of embargo? I felt the foundations of the government shaken under my feet by the New England townships.

There was not an individual in their States whose body was not thrown with all its momentum into action; and although the whole of the other States were known to be in favor of the measure, yet the organization of this little selfish minority enabled it to overrule the Union.

What would the unwieldy counties of the Middle, the South, and the West do? Call a county meeting, and the drunken loungers at and about the courthouses would have collected, the distances being too great for the good people and the industrious generally to attend.

The character of those who really met would have been the measure of the weight they would have had in the scale of public opinion. As Cato, then, concluded every speech with the words, “Carthago delenda est,” so do I every opinion, with the injunction, “divide the counties into wards.” Begin them only for a single purpose; they will soon show for what others they are the best instruments.

God bless you, and all our rulers, and give them the wisdom, as I am sure they have the will, to fortify us against the degeneracy of our government, and the concentration of all its powers in the hands of the one, the few, the well-born or the many.

Sumber: The Founders’ Constitution, The University of Chicago Press

Sambutan Noeleen Heyzer, Under-Secretary-General of the United Nations dan Sekretaris Eksekutif ESCAP pada Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan

Alih bahasa: Yudho Giri Sucahyo, Ph. D.

Abad 21 ditandai dengan bertumbuhnya saling ketergantungan antara orang-orang di dunia global. Sebuah dunia dimana peluang terbuka bagi jutaan orang melalui teknologi-teknologi baru, perluasan akses ke informasi dan pengetahuan esensial yang dapat mengembangkan kehidupan masyarakat secara signifikan dan membantu mengurangi kemiskinan.

The 4th session of the Governing Council of APCICT

Namun hal ini hanya mungkin terjadi jika pertumbuhan saling ketergantungan diiringi dengan nilai-nilai, komitmen dan solidaritas bersama untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dimana kemajuan yang dicapai adalah untuk semua orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Asia dan Pasifik telah menjadi “kawasan superlatif”‘ jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut International Telecommunication Union, terdapat dua milyar pelanggan telepon dan 1,4 milyar pelanggan telepon seluler di kawasan Asia Pasifik.

India dan Cina sendiri mengambil porsi seperempat dari pengguna telepon seluler di dunia pada pertengahan 2008. Kawasan Asia Pasifik juga mewakili 40 persen pengguna Internet dan merupakan pasar broadband terbesar di dunia dengan porsi sebanyak 39 persen dari total dunia. Seiring dengan kondisi kemajuan teknologi yang cepat tersebut, banyak yang bertanya-tanya apakah kesenjangan dijital akan hilang.

Sayangnya, jawaban pertanyaan tersebut adalah “belum”. Bahkan lima tahun sesudah World Summit on the Information Society (WSIS) diselenggarakan di Geneva pada tahun 2003, dan terlepas dari semua terobosan teknologi yang mengesankan dan komitmen pemain kunci di kawasan, akses ke komunikasi dasar masih belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang miskin.

Lebih dari 25 negara di kawasan, terutama negara berkembang kepulauan kecil (small island) dan negara berkembang tanpa perairan (land-locked), memiliki kurang dari 10 pengguna Internet per 100 orang, dan pengguna tersebut sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di sisi lain, beberapa negara maju di kawasan yang sama mempunyai rasio lebih dari 80 pengguna Internet per 100.

Disparitas broadband antara negara maju dan negara berkembang bahkan lebih menyolok. Untuk mengatasi kesenjangan dijital dan mewujudkan potensi TIK untuk pembangunan inklusif sosial-ekonomi di kawasan, penyusun kebijakan di negara berkembang perlu menentukan prioritas, menyusun kebijakan, memformulasikan kerangka kerja hukum dan peraturan, mengalokasikan dana, dan memfasilitasi kemitraan yang memajukan sektor industri TIK dan mengembangkan keterampilan TIK di masyarakat.

Seperti tertuang dalam Rencana Aksi WSIS, “…setiap orang semestinya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi, dan merasakan manfaat dari Masyarakat Informasi (Information Society) dan Ekonomi Pengetahuan (Knowledge Economy)”. Sampai saat ini, Rencana Aksi tersebut menyerukan kerjasama regional dan internasional untuk peningkatan kapasitas dengan menekankan kepada penyediaan besar-besaran akan ahli-ahli dan profesional TI.

Untuk merespon seruan tersebut, APCICT telah menyusun kurikulum pelatihan komprehensif tentang TIK untuk pembangunan (ICT for Development-ICTD) – yaitu Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan (Academy of ICT Essentials for Government Leaders) – yang saat ini terdiri dari delapan modul dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan kepakaran esensial yang dapat membantu para penyusun kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif TIK dengan lebih efektif.

APCICT adalah salah satu dari lima institusi regional dari United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (ESCAP). ESCAP mengembangkan pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik melalui analisis, usaha normatif, peningkatan kapasitas, kerjasama regional dan berbagi pengetahuan.

Dalam kerjasamanya dengan lembaga PBB lainnya, organisasi internasional, mitra nasional dan stakeholder, ESCAP, melalui APCICT, berkomitmen untuk mendukung penggunaan, kustomisasi dan penerjemahan modul-modul Akademi ke berbagai negara, serta pengajarannya secara reguler di serangkaian workshop nasional dan regional untuk aparatur pemerintahan tingkat menengah dan atas, dengan tujuan bahwa kapasitas yang dibangun dan pengetahuan yang didapat akan diterjemahkan ke dalam bentuk peningkatan kesadaran akan manfaat TIK dan aksi-aksi nyata untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (ESCAP) adalah bagian dari PBB untuk pengembangan kawasan. ESCAP berperan sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi PBB di kawasan Asia dan Pasifik. Tugasnya adalah menggalang kerjasama diantara 53 anggota dan 9 associate members. ESCAP menyediakan hubungan strategis antara program di level negara maupun global dengan isu-isu yang berkembang. ESCAP mendukung pemerintah negara-negara di kawasan dalam konsolidasi posisi kawasan dan memberikan saran dalam mengatasi tantangan sosio-ekonomi di era globalisasi. Kantor ESCAP berlokasi di Bangkok, Thailand