Mengapa Proyek e-Government Gagal?
Sumber: Academy of ICT Essentials for Government Leaders, modul 2.
Alih bahasa: Yudho Giri Sucahyo, Ph.D
Dalam merancang program e-government, pembuat kebijakan harus sadar akan tingginya angka kegagalan proyek e-government di negara berkembang. Diperkirakan, hanya 15 persen dari inisiatif e-government di negara berkembang dan negara transisi yang sukses. Sementara sisanya gagal sebagian (50 persen) atau gagal total (35 persen). Pembuat kebijakan harus menghindari kesalahan dari proyek e-government yang telah gagal untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka.
Berikut adalah faktor faktor penting penyebab kegagalan proyek e-government
- Kurangnya penggerak internal: Tekanan hanya datang dari vendor TI, tanpa kepemilikan internal (atau pemahaman akan e-government).
- Kurangnya visi dan strategi: Kurangnya pandangan jauh ke depan, kurangnya pedoman, dan kurangnya hubungan antara cara dan tujuan; mungkin disebabkan oleh pergeseran staf senior dan/atau perubahan kebijakan dan lingkungan politik.
- Manajemen proyek yang buruk: Ketidakjelasan tanggung jawab karena banyaknya kepemilikan proyek; tidak adanya atau lemahnya pengawasan; pengadaan yang tidak efektif.
- Manajemen perubahan yang buruk: Kurangnya dukungan dari pekerja senior (mengakibatkan kurangnya alokasi sumber daya dan pesan negatif ke kelompok lain); kurangnya partisipasi stakeholder (mengakibatkan kurangnya kepemilikan).
- Dominasi politik dan kepentingan pribadi: Fokus dari pemain utama terhadap kebutuhan dan tujuan personal, sering berkenaan dengan “permainan politik”, dengan gejala seperti perkelahian di dalam, resistensi karena takut kehilangan kekuasaan, “saya juga” yaitu meniru solusi e-government untuk kepentingan image, obsesi terhadap dampak pemilihan dan pujian jangka pendek, dan korupsi.
- Rancangan yang tidak realistis/buruk: Terutama disebabkan kurangnya masukan dari stakeholder lokal, mengarah pada rancangan yang terlalu teknis, terlalu ambisius, atau ketidakcocokan dengan lingkungan (budaya, nilai) dan kebutuhan lokal; terutama terjadi dimana donor, perusahaan dan konsultan asing terlibat. Masalah rancangan lainnya: kurangnya piloting, kurangnya struktur organisasi yang cocok.
- Kurangnya kompetensi yang diperlukan: Kurangnya pengetahuan dan keahlian IT para pengembang, pekerja dan pengguna/operator; kurangnya pengetahuan lokal pada pengembang.
- Infrastruktur teknologi yang tidak cukup: Komputer atau jaringan tidak mencukupi.
- Ketidakcocokan teknologi: Ketidakmampuan sistem komputer untuk bertukar data.
Sumber: Dikutip dari Richard Heeks, “eGovernment for Development: Success and Failure in eGovernment Projects – Evaluation,” Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
Komentar Terakhir